Mandailing Natal- Lamaksee.com -, Kondisi memprihatinkan masih menyelimuti SDN 311 Sampuran, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal. Sekolah dasar negeri yang menjadi tempat belajar ratusan siswa tersebut hangus terbakar pada Senin (1/1/24) pukul 20.00 Wib. Ironisnya, hingga hari ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah maupun pihak terkait untuk melakukan perbaikan.

Masyarakat di Desa Sampuran dan HutaNauli yang memanfaatkan sekolah dasar negeri 311 tersebut Satu-satunya harapan lembaga pendidikan untuk anak- anak mereka Dan juga harapan Para tenaga pendidik yang ditempatkan di Sekolah tersebut yang pada umumnya berdomisli di luar daerah...

Kemudian Bangunan sekolah yang semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk menimba ilmu, kini hanya tersisa puing-puing dan bekas arang. Proses belajar-mengajar pun terpaksa dialihkan ke salah satu sekolah PAUD yang lokasinya cukup jauh dari SDN 311 

Orang tua siswa dan masyarakat setempat menyampaikan keprihatinan mendalam. Mereka berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera turun tangan. Selain menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di daerah terpencil ini, kondisi tersebut juga menjadi cerminan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah pinggiran. Ucapnya

Kurang Lebih Satu tahun setengah Setelah kebakaran SDN 311 Sampuran ini, namun dinilai tak satu pun langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam proses rekonstruksi dan pemulihan sekolah yang menjadi harapan pendidikan bagi anak-anak desa. Anak-anak terpaksa belajar dalam kondisi Numpang di salah satu PAUD dengan kondisi seadanya  seolah-olah pendidikan mereka tidak penting di mata pemerintah.

Apakah masa depan anak-anak di kami tak punya arti?

Apakah wilayah terpencil seperti Sampuran Kec Ranto Baek ini tak lagi dianggap sebagai bagian dari Mandailing Natal?

“Kami sangat berharap ada perhatian serius. Masa depan siswa/siswi di SDN 311 jangan diabaikan,” ujar Ahmad Afandi Nasution ketua ikatan mahasiswa Ranto Baek (IMRB) 

yang juga Kabid advokat dan hukum Ima Madina Pekanbaru 

Ketika ketua IMRB mengkonfirmasi ke salah satu pihak dinas pendidikan kabupaten Mandailing Natal melalui no WhatsApp 0821-648×××× untuk menanyakan prihal status dan kondisi SDN 311 Sampuran ini seolah menghindar dan tak mau memberikan keterangan 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal terkait rencana perbaikan ataupun anggaran rehabilitasi sekolah tersebut.

Masyarakat Sampuran dan para orang tua murid kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat yang layak dan aman bagi anak-anak belajar dan menggapai cita-cita.

Jikalau harapan dan aspirasi kami tidak segera di realisasikan maka kami dari ikatan mahasiswa Ranto Baek (IMRB), Akan turun ke jalan menuntut hak anak anak SDN 311 Sampuran demi terwujudnya cita-cita yang di inginkan presiden RI Bapak Prabowo Subianto

Riau- lamaksee.com -, Perambahan hutan lindung di Indonesia, khususnya di Riau, Pekanbaru, bukanlah hal baru.  Praktik ini seringkali menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan.  Di satu sisi, masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan, bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kayu bakar, bahan bangunan, dan sumber mata pencaharian.  Di sisi lain, perambahan hutan lindung mengancam keanekaragaman hayati, merusak ekosistem, dan berkontribusi pada perubahan iklim.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana menyeimbangkan hak-hak masyarakat dengan upaya pelestarian hutan lindung?  Solusi yang ideal bukanlah sekadar penegakan hukum yang represif, melainkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.  Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• - Pengembangan ekonomi alternatif:  Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan.  Ini dapat berupa pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis produk ramah lingkungan, serta akses terhadap pasar yang lebih luas.  Contohnya, pengembangan kerajinan tangan dari bahan alami yang tidak merusak hutan, budidaya pertanian organik, atau pengembangan wisata alam yang berkelanjutan.
• - Pengelolaan hutan partisipatif:  Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hutan lindung.  Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat pengelola hutan (KPH), pemberian hak akses dan pengelolaan sumber daya hutan secara bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.  Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan.
• - Penegakan hukum yang adil dan proporsional:  Penegakan hukum tetap penting untuk mencegah perambahan hutan secara ilegal.  Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat.  Sanksi yang diberikan harus bersifat restoratif,  berfokus pada pemulihan kerusakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya hukuman yang represif.
• - Peningkatan kesadaran masyarakat:  Sosialisasi dan edukasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan lindung.  Program edukasi harus dirancang secara partisipatif dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal.

Mencari solusi atas permasalahan perambahan hutan lindung membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.  Tidak ada jalan pintas untuk mencapai keseimbangan antara hak masyarakat dan kelestarian alam.  Namun, dengan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.  Melindungi hutan lindung bukan hanya melindungi lingkungan, tetapi juga melindungi masa depan masyarakat. #ALANPANE

MANDAILING NATAL- lamaksee.com -, Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (GMPM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal,Rabu (02/07/25)

Para mahasiswa dan Pemuda tersebut menyuarakan aspirasi dengan lantang secara bergantian terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2024 yang disinyalir sarat dengan perbuatan tindak pidana korupsi di Kecamatan Bukit Malintang.

Selain itu, dalam orasi disampaikan salah satu orator aksi bahwa adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh Camat dan Ketua Apdesi Bukit Malintang terhadap seluruh Kepala Desa (Kades) se Kecamatan Bukit Malintang terkait pengelolaan dana desa tahun 2024.

Ahmad Hidayat Batubara selaku Ketua Umum mengatakan hari ini kami kembali turun kejalan untuk meminta Kejari Madina agar memanggil dan memeriksa Camat,Ketua APDESI dan Kepala Desa se Kecamatan Bukit Malintang karena kami menduga kuat adanya kongkalikong dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023/2024 yang berbau KKN.

Dayat sapaan akrabnya juga menjelaskan diduga kuat pengutipan uang sebesar 20Juta per/Desa dengan embel-embel pengadaan bibit pada tahun lalu namun sampai saat ini tidak datang bibitnya,bahkan hasil penjaringan seleksi Aparatur Desa saja diduga kuat harus menyetor 2 Juta perorang agar di berikan rekomendasi.

Sahman Ray selaku Kordinator Aksi juga mengatakan dalam orasinya sudah terlalu banyak masalah di Kabupaten Mandailing Natal khusunya di Kec. Bukit Malintang apalagi terkait Dana Desa (DD) T.A 2023/2024 maka kami meminta Kejari Madina untuk seriyus menangani dugaan korupsi DD karena miris nya setiap tahun anggaran di kucurkan dari pusat ke Desa tapi sayangnya seolah tidak ada perubahan di wilayah Kec. Bukit Malintang ini patut menjadi tanda tanya bagi masyarakat,panggil dan periksa Camat,ketua Apdesi dan seluruh Kades se Kecamatan Bukit Malintang demi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Adapun tuntutan Aksi GMPM MADINA yaitu:

• 1. Meminta Kejari Madina untuk segera memeriksa Kepala Desa se- Kecamatan Bukit Malintang terkait pengelolaan dana desa tahun 2024 karena diduga adanya penyelewengan.
• 2. Meminta Kejari Madina untuk memanggil dan memeriksa Camat Bukit Malintang dan Ketua APDESI Kecamatan Bukit Malintang karena diduga melakukan Intervensi terhadap seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bukit Malintang terkait pengelolaan dana desa.
• 3. Meminta Kejari Madina untuk memeriksa Camat Bukit Malintang dan oknum yang diduga terlibat terkait dugaan pungli Rp. 2 juta per orang terhadap Aparatur Desa hasil penjaringan tahun 2024.
• 4. Meminta Kejari Madina dan Inspektorat Madina untuk memanggil dan memeriksa Camat Bukit Malintang dan para Kepdes se Kecamatan Bukit Malintang terkait pengutipan Rp. 20 juta tiap desa terkait pengadaan bibit tahun 2024, namun sampai saat ini bibit tidak ada padahal sudah hampir satu tahun berjalan setelah pengutipan.
• 5. Meminta Kejari Madina untuk memeriksa ketua APDESI Kecamatan Bukit Malintang karena diduga kuat menjadi salah satu aktor intelektual terkait kebobrokan pengelolaan dana desa tahun 2024 di Kecamatan Bukit Malintang.
• 6. Meminta Kejari Madina untuk mengaudit kembali seluruh SPJ Kepala Desa se Kecamatan Bukit Malintang tahun 2023/2024 karena diduga adanya SPJ Fiktip yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan diduga cenderung berbau korupsi.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ‘Jufri Wandi Banjarnahor, S.H., M.H didampingi pejabat lainnya di Kejari Madina menyambut baik kedatangan para peserta aksi serta menyampaikan terimakasih atas kesetiaan para mahasiswa untuk terus menyuarakan kebenaran atas setiap penyalahgunaan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dan pengelolaan anggaran demi satu tujuan yaitu untuk membangun dan memajukan Kabupaten Mandailing Natal.

“Mewakili pak Kajari Madina, kami mengucapkan terimakasih kepada adik adik mahasiswa atas aspirasinya, kami menyadari bahwa aksi daripada adik adik mahasiswa adalah merupakan kecintaan terhadap Kabupaten Mandailing Natal, dan juga ini merupakan kepercayaan mahasiswa institusi kami Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dapat menindaklanjuti tuntutan daripada adik adik sekalian”, sebutnya.

Menyahuti aspirasi peserta aksi, Jufri Wandi pun mengatakan “Terkait tuntunan tersebut kami menanggapi dan menerima secara resmi tuntutan daripada Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal, kami juga mohon dukungan kepada adik adik dan rekan rekan juang apabila mempunyai bukti lain yang lebih lengkap lagi agar diserahkan kepada kami dan tolong dibantu kami supaya kami bisa segera menuntaskan dan menyelesaikan laporan atau tuntutan dari adik adik sekalian”, pungkas Jufri.

DR. (C) Suardi dikenal luas sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum (DPP LBH) Tuah Negeri Nusantara dan juga menjabat sebagai Presiden klub sepak bola Riau United. Penunjukan beliau sebagai Ketua Dewan Pembina KOMPOR dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi organisasi dalam mengadvokasi kepentingan mahasiswa dan pemuda di Provinsi Riau.

“Beliau bukan hanya sosok yang mumpuni di bidang hukum, namun juga aktif dalam pembangunan karakter pemuda melalui jalur olahraga dan organisasi. KOMPOR merasa terhormat mendapatkan dukungan dan arahan dari tokoh sekelas beliau,” ujar Agel Gandiza sebagai Ketua Umum KOMPOR saat ditemui usai pengumuman.

Pemilihan DR. (C) Suardi didasari oleh rekam jejak kepemimpinannya yang kuat serta komitmennya terhadap pemberdayaan generasi muda. Dengan kehadiran beliau, KOMPOR berharap dapat lebih solid dalam mengawal isu-isu sosial, pendidikan, dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan pemuda Riau.

Pengumuman ini menandai babak baru dalam arah gerak KOMPOR, yang berkomitmen memperluas kolaborasi lintas sektor demi kemajuan daerah dan pemudanya.

Pekanbaru- lamaksee.com -, Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Pekanbaru Medical Center (PMC) mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan bertajuk “Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Keperawatan” pada Jumat, 27 Juni 2025 di Klinik Pratama Permata Ibu, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa  STIKES PMC, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan tentang pentingnya penerapan keselamatan kerja di lingkungan pelayanan keperawatan.

Kegiatan dimulai menilai pengetahuan perawat ttg risiko yang ada di tempat kerja dana di lanjutkan dengan pemaparan materi, sesi diskusi interaktif, dan demonstrasi langsung mengenai praktik-praktik keselamatan kerja di fasilitas kesehatan. Sebelum dan sesudah kegiatan, peserta juga mengisi pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka.

Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang tenaga kesehatan dari Klinik Pratama Permata Ibu, yang terdiri dari perawat, bidan, dan dokter.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat menambah wawasan dan mengingatkan kembali pentingnya penerapan K3, terutama di fasilitas kesehatan seperti klinik,” ujar dr. Fildzah Zhafira Yumna Sibarani, selaku Penanggung Jawab Klinik Pratama Permata Ibu.

Dosen pembimbing kegiatan, Ns. Awaliyah Ulfah Ayudytha, S.Kep., MARS, juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pihak klinik dan antusiasme para peserta. “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi media pembelajaran yang bermanfaat, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi tenaga kesehatan di lapangan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa berharap dapat terus berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan. Ke depannya, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin di berbagai fasilitas kesehatan lainnya.