PEKANBARU- lamaksee.com -, Warga Jalan Pias, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, mengadukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru. ke Polda dan Kejati Riau, Senin (6/10/2025). 

Pengaduan itu disampaikan karena instansi tersebut menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Jalan Pias, namun diduga tidak sesuai aturan yang berlaku. 

Pasalnya, pihak BPN Pekanbaru tidak melakukan pengukuran di lapangan. Sementara di satu sisi, SHM tersebut berada di atas lahan yang sudah puluhan tahun dihuni warga, yang juga memiliki surat kepemilikan atas lahan tersebut. 

Demikian diungkapkan Afriadi Andika, SH, MH selaku kuasa hukum AI, warga Marpoyan Damai. 

“Kebijakan BPN itu membuat klien kami dan warga Jalan Pias lainnya merasa tak tenang dan terganggu. Jadi kami putuskan untuk mengadukan ini kepada pihak terkait sekaligus meminta perlindungan hukum,” terangnya, usai mendatangi Mapolda Riau. 

Dalam hal ini, pihaknya menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Komisi III DPR RI, Kepala Kepolisian Daerah Riau, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. 

Dikatakqn, kliennya adalah pemilik tanah seluas 300 meter persegi berikut bangunan rumah di Jalan Pias Gang III, Kelurahan Tangkerang Barat,Kecamatan Marpoyan Damai. 

Lahan itu dimiliki kliennya berdasarkan Surat keterangan Ganti Rugi Nomor: 593/48/TB/1999 tertanggal 12 Agustus 1999. 

“Klien kami memperoleh tanah tersebut dengan cara mengganti rugi tanah milik almarhum YP selaku pemilik pertama tanah tersebut sebesar Rp2 juta,” terang Andika. 

Selama memiliki dan menguasai lahan tersebut, kliennya tidak pernah ada permasalahan hukum dengan pihak manapun. 

Pada 24 Juli 2025, kliennya mengajukan permohonan Sporadik atas tanah tersebut untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). 

Namun permohonan itu ditolak. Menurut Kasi Pemerintahan Kelurahan Tangkerang Barat, di atas lahan tersebut telah terdapat SHM atas nama MAK. 

“Hal ini yang membuat klien kami jadi merasa terganggu. Begitu pula dengan warga lainnya. Apalagi mengingat mereka sudah 20 tahun lebih menetap di sana,” tutur Andika. 

Merasa ada sesuatu yang ganjil, Andika kemudian melakukan pengecekan melalui aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN. 

Hasilnya, pihaknya menemukan pada lahan milik kliennya tersebut ada SHM dengan NIB 04737 atas nama MAK. Total lahan yang termaktub adalah seluas 12.535 meter persegi. 

Dari sumber lainnya, pihaknya mendapatkan informasi SHM tersebut memiliki NIB Nomor 927 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Kampar pada 12 Januari 1982. Selanjutnya berubah menjadi SHM dengan Nomor 2398 pada 28 Agustus 2008. Namun pihaknya belum mendapat jejak kapan SHM tersebut berubah NIB menjadi Nomor 04737 tersebut. 

Keganjilan lainnya, saat NIB nomor 2398 dikeluarkan, kliennya maupun warga lain, sama sekali tidak mengetahui adanya pengukuran ulang untuk lahan tersebut. 

“Karena itu kami melihat, ini melanggar aturan yang berlaku,” tambahnya. 

Berdasarkan hal itu, pihaknya menilai langkah dan kebijakan BPN Pekanbaru dalam Hukum Administrasi Negara dianggap Non Retroaktif. 

Selain itu, peta bidang pada SHM Nomor 2398 tersebut, objek tanahnya terletak di antara Jalan Durian, Jalan Pembangunan dan Jalan Bangkinang Pekanbaru. 

Sementara objek yang dikuasai kliennya sejak tahun 1999 yang terletak di Jalan Pias Gang Pias III Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai. 

“Kami berkomitmen agar kasus ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya lagi. ***

​PEKANBARU- lamaksee -, 24 September 2025 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan dan Demokrasi (KORDUM) Aliansi Peduli Lingkungan menyoroti dugaan kelalaian serius dan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia Cabang Pekanbaru selaku kontraktor utama dalam pekerjaan Pemenuhan Kewajiban PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan), berdasarkan SK.9/Menlhk/Setjen/pla.0/1/2023 atas nama PT PLN (Persero).

​Pekerjaan vital ini, yang merupakan amanah dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (UIP Sumbagteng), diduga keras telah dikerjakan secara sub-standar dan tidak memenuhi spesifikasi kontrak, terutama dalam pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

​Gandiza dari KORDUM Aliansi Peduli Lingkungan, mengungkapkan bahwa hasil supervisi yang telah dilakukan oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) menunjukkan temuan yang sangat mengecewakan. "Pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan oleh subkontraktor PT Surveyor Indonesia, yakni PT Sumber Enginering Indonesia, dinilai tidak profesional dan melalaikan spesifikasi. Kami menduga ada lebih kurang 400 pal batas yang bermasalah, di mana ada yang tidak sesuai spesifikasi dan bahkan diduga kuat ada pal batas yang tidak dipasang di lapangan," ujar Gandi.

​Kelalaian ini tidak hanya berpotensi merugikan negara melalui PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng sebagai pemilik proyek, tetapi juga berdampak pada akurasi penataan kawasan hutan yang krusial. KORDUM menekankan bahwa PT PLN telah dirugikan atas ketidakprofesionalan PT Surveyor Indonesia yang selama ini dikenal sebagai konsultan pendampingan perizinan PPKH yang menjanjikan profesionalisme tinggi.

​Lebih lanjut, KORDUM mencium adanya dugaan 'kongkalikong' antara oknum di PT Surveyor Indonesia Cabang Pekanbaru dengan pihak PT Sumber Enginering Indonesia. Dugaan ini mengarah pada Wahyu (General Manager PT Surveyor Indonesia Cabang Pekanbaru) dan Yasrizal Syafri (Kepala Seksi Operasi) dengan Ridwan Syafrizal (Direktur PT Sumber Enginering Indonesia).

​"Dugaan kami, persengkongkolan ini yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak memenuhi Instruksi Kerja (IK) dari BPKH dan Kementerian LHK. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen profesionalisme dan integritas," tegas Gandiza.

KORDUM juga mencatat bahwa hingga saat ini, rencana supervisi ulang atas pelaksanaan tata batas belum terlaksana, diduga karena PT Surveyor Indonesia melalaikan dan tidak mengindahkan teguran dari BPKH.

 Pekanbaru- lamaksee.com -, Perkara Kasus dugaan tindak pidana penganiayaan undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 406 KUHPidana.

Bahwa klien kami telah melakukan Laporan ke pihak Polresta Pekanbaru sebagaimana dimuat pada Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/253/IV/2025/POLRESTA PEKANBARU tertanggal 27 April 2025 PelaporA.n. RM.

Korban telah menyampaikan keterangan yang dialami dirinya dengan ada peristiwa dugaan perusakan gerobak yang dilakukan oleh satu orang dan ada dugaan premanisme oleh sdra. RN di bundaran  Keris yang berada di jalan Pattimura, cinta raja , Kota Pekanbaru, Riau.

Selain itu, Kuasa Hukum RM Afriadi Andika SH.MH meminta kepada pihak kepolisian agar segera melakukan pemanggilan dan melakukan penahanan RN yang telah meresahkan pedagang Bundaran Keris  Itu sangat disayangkan perbuatan temperamen yang dilakukan oleh RM terhadap pedagang . di tindak tegas perbuatan perusakan gerobak pedagang, dan premanisme tersebut.

Diduga pelaku masih berkeliaran minta kepada pihak kepolisianmasyarakat resah adanya premanisme dikota Pekanbaru. 

Sengaja/bertujuan (Purposely) : diduga pelaku secara sadar dan sengaja bertujuan untuk menyebabkan hasil yang terlarang. 

mens rea harus dibuktikan bersamaan dengan actus reus (perbuatan fisik yang melawan hukum), sebagaimana ditegaskan dalam doktrin dan yurisprudensi, agar seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Kuasa hukum meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas kegiatan premanisme. Adanya premanisme menjadi salah satu penghalang tumbuhnya perekonomian kota Pekanbaru.

Pasal 21 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (hal. 109), yaitu sebagai berikut.

1. Dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

2. Dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud tersebut harus diberikan kepada keluarganya.

4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

itu mempunyai lebih  dari satu tujuan, kalau ya harus dianggap bahwa satu perbuatan yang dilakukannya itu merupakan gabungan beberapa perbuatan apabila satu perbuatan materiel melanggar lebih dari satu kepentingan hukum, maka ia harus dianggap sebagai gabungan beberapa perbuatan.

Karena suatu peristiwa hukum yang diduga melakukan tindak pidana sudah jelas terang menerang seperti cahaya. 

Muljatno, seperti yang diketahui, membuat perbedaan antara pertanggung jawaban pidana dan perbuatan pidana melalui penerapan konsep hukum Anglo Saxon. Dalam undang-undang hukum pidana, perbuatan yang melanggar semua elemen suatu pasal dianggap sebagai perbuatan pidana. 

Didalam undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengambil tindakan hukum untuk mempercepat tugas penyelesaian kasus tanpa batas waktu untuk menyelidiki tindak pidana umum sehingga penanganan perkara menjadi optimal sebab banyak kewenangan yang diberikan undang-undang disalahgunakan oleh oknum.

Premanisme adalah penyakit sosial yang harus segera dibersihkan. Meminta kepolisian untuk memberantas premanisme yang merupakan salah satu faktor yang dapat menganggu kondusivitas wilayah.

Pekanbaru- Lamaksee.com -,Afriadi Andika, praktisi dan masyarakat pemerhati hukum, menyampaikan penghargaan setinggi‑tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas kiprahnya dalam menegakkan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga manusiawi, demi mewujudkan keteraturan sosial dan peradaban.

Hukum, menurut Andika, adalah simbol peradaban yang mencerminkan keberpihakan terhadap kemanusiaan. “Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa,” tambahnya, menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai penjaga keamanan dan pengayom jiwa bangsa, yang kehadirannya harus terus dirasakan di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya, Andika menggarisbawahi bahwa Polri bukan semata‑institusi penegak hukum, melainkan juga pelindung dan pengayom rakyat. “Polri sejati adalah Polri yang dekat dengan rakyat, mengedepankan rasa kemanusiaan, serta menjadi sahabat dan pelindung seluruh lapisan masyarakat.”

Lebih lanjut, ia mengajak Polri untuk terus mempertahankan semangat ‘Bhayangkara’ dalam menjalankan tugasnya, agar tercipta Indonesia yang aman, tentram, damai, berkeadilan, dan sejahtera. Andika juga berharap nilai‑nilai Tribrata terus dijunjung tinggi sebagai pedoman pengabdian insan Bhayangkara.

“Kami percaya dan berharap agar Polri dapat terus menjunjung tinggi Tribrata dalam menjalankan tugasnya. Yaitu berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan pada Tuhan YME, senantiasa menjunjung kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum, serta selalu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Dengan itu semua, maka kepercayaan publik akan semakin tumbuh, bangsa kita semakin kokoh dengan keamanan dan ketertiban yang terjamin,” tegasnya.

Andika tidak menampik bahwa ada oknum dalam kepolisian yang terkadang menunjukkan perilaku kurang baik, namun ia menekankan bahwa jumlah polisi yang bertugas dengan tulus jauh lebih banyak. Ia mengingatkan pentingnya Polri kembali kepada jati diri sebagai Bhayangkara negara.

Ia juga mengutip Pasal 30 ayat (4) Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”

Pasal ini menjadi dasar konstitusional tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Afriadi Andika menutup pernyataannya dengan seruan untuk menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama, dan agar Polri senantiasa memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya. “Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang tiada henti bagi bangsa dan negara. Maju dan jayalah selalu Polri!”

Pekanbaru- lamaksee.com -, 1 September 2025, Ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di gerbang Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (1/9). Aksi ini menjadi panggung penyampaian keresahan publik, dengan slogan tajam yang digaungkan mahasiswa: "Pejabat Bergoyang, Nyawa Masyarakat Melayang."

Kalimat tersebut menggambarkan kemarahan kolektif terhadap kondisi sosial yang dinilai timpang- di mana pejabat dianggap sibuk bersenang-senang, sementara masyarakat menghadapi kesulitan hidup hingga kehilangan nyawa karena kelalaian kebijakan.

Meski tajam secara substansi, aksi berlangsung dalam suasana damai dan penuh nuansa humanis. Uniknya, unjuk rasa ini justru dihiasi dengan momen-momen saling berbagi bunga antara mahasiswa dan Polisi Wanita (Polwan), yang turut mengamankan jalannya aksi.

Polwan tampak membentangkan spanduk berisi imbauan damai bertuliskan "Suarakan Aspirasi Tanpa Anarkis." Pendekatan humanis aparat kepolisian mendapat respons positif dari peserta aksi. Tidak ada senjata, tidak ada tameng atau pentungan, hanya senyum, sapaan hangat, dan semangat menjaga demokrasi.

“Kami datang untuk menyampaikan keresahan rakyat, bukan membuat kerusuhan. Dan kami disambut dengan cara yang sangat manusiawi. Ini patut diapresiasi,” kata seorang orator mahasiswa di tengah orasi.

Dari pagi hingga siang hari, orasi-orasi terus menggema di gerbang DPRD Riau. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari keadilan sosial, transparansi anggaran, hingga kritikan tajam terhadap gaya hidup pejabat yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan rakyat.

Kapolresta dan jajaran kepolisian tetap melakukan pengamanan dengan ketat, namun tetap menjunjung pendekatan persuasif dan profesional. Tidak ada bentrok, tidak ada korban, dan para peserta aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Aksi ini membuktikan bahwa menyuarakan kritik tajam tidak harus dibarengi kekerasan. Justru dalam kedewasaan berdemokrasi, dialog bisa dimulai dari senyum dan bunga, tanpa kehilangan ketajaman pesan rakyat.