Menjaga Kebebasan Pers di Era Digital: Perlunya Perlindungan dan Penegakan Hukum yang Tegas

 Kasus ancaman terhadap tim PT Berita Istana Negara yang baru-baru ini dilaporkan ke Polda Jawa Timur mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi jurnalis di era digital ini. Ancaman kekerasan yang dilakukan melalui aplikasi pesan WhatsApp—dengan kalimat yang sangat kasar, seperti "Mau mengeksekusi dan melubangi kepala serta kaki tim Berita Istana"—merupakan serangan langsung terhadap kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Fenomena semacam ini menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun publik, untuk memastikan kebebasan pers tetap terlindungi.

Jurnalis memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga transparansi, mengungkap kebenaran, dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Tanpa kebebasan pers, proses demokrasi akan terhambat, dan masyarakat akan kehilangan akses kepada informasi yang jujur dan tidak terdistorsi. Namun, dalam praktiknya, jurnalis sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan kekerasan, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Ancaman digital ini semakin marak, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi pekerja media.

Ancaman terhadap jurnalis, yang kini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja berkat kemajuan teknologi, tidak hanya merugikan individu yang menjadi target, tetapi juga merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Kasus yang menimpa tim PT Berita Istana Negara adalah contoh nyata bagaimana intimidasi terhadap jurnalis dapat terjadi dengan sangat cepat dan mudah melalui platform digital. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebebasan pers, melindungi jurnalis, dan memberikan rasa aman bagi mereka dalam menjalankan tugasnya.

Langkah hukum yang diambil oleh tim PT Berita Istana Negara dengan melaporkan ancaman ini ke Polda Jawa Timur adalah hal yang patut diapresiasi. Tidak ada tempat untuk intimidasi dalam dunia media. Laporan ini mengingatkan kita bahwa ancaman terhadap jurnalis harus ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti dengan tegas. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelaku ancaman dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda yang cukup besar, sehingga memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Namun, penegakan hukum yang tegas bukanlah satu-satunya solusi. Perlindungan terhadap jurnalis harus diperkuat, baik melalui kebijakan pemerintah maupun solidaritas sesama jurnalis dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua jurnalis, tanpa terkecuali, dilindungi oleh hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil ketika mereka menghadapi ancaman. Di sisi lain, masyarakat juga harus sadar akan pentingnya peran media dalam demokrasi dan mendukung kebebasan pers. Setiap ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan bebas dari manipulasi.

Masyarakat harus lebih proaktif dalam melawan ancaman terhadap kebebasan pers, baik dengan cara melaporkan pelanggaran yang terjadi, memberikan dukungan kepada jurnalis yang terancam, maupun dengan mendidik diri untuk lebih memahami hak-hak jurnalis dan pentingnya kebebasan informasi. Dalam hal ini, solidaritas antar media, serta dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional, akan memberikan kekuatan lebih untuk melawan ancaman terhadap jurnalis dan memastikan mereka bisa bekerja dengan aman.

Pada akhirnya, kebebasan pers bukanlah hak yang bisa ditawar-tawar. Tanpa kebebasan pers, masyarakat akan kehilangan kontrol atas informasi yang mereka terima, dan pada gilirannya, demokrasi kita akan terancam. Oleh karena itu, penting bagi kita semua—baik sebagai individu, pemerintah, maupun masyarakat—untuk menjaga dan melindungi kebebasan pers, serta memastikan bahwa jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa rasa takut. (*)