"Politeknik Pengadaan Nasional (POLTEKNAS) Hadir untuk Negeri: Menjawab Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" Oleh : Vina Valentina, S.Ap.,M.Si (Wakil Direktur I Bidang Akademik POLTEKNAS)

PEKANBARU- lamaksee.com -, Pendidikan vokasi atau yang juga dikenal sebagai pendidikan kejuruan, merupakan model pendidikan yang berorientasi pada penguasaan keterampilan praktis dan pengetahuan teknis yang dirancang secara spesifik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Tidak seperti pendidikan akademik konvensional yang lebih menekankan pada aspek teoretis, pendidikan vokasi mengedepankan pendekatan pembelajaran berbasis praktik, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan profesi pilihan mereka. Fokus utama pendidikan vokasi adalah pada kesiapan kerja, dengan penguatan kompetensi yang dapat langsung diimplementasikan di dunia industri. Hal ini menjadikan lulusan pendidikan vokasi memiliki keunggulan dalam hal kesiapan memasuki pasar kerja dibandingkan dengan lulusan pendidikan akademik murni.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan vokasi masih kerap dijadikan alternatif kedua setelah pendidikan akademik dalam pemilihan jenjang perguruan tinggi. Banyak calon mahasiswa cenderung lebih memilih institusi akademik, terutama yang berstatus sebagai perguruan tinggi favorit. Padahal, pendidikan vokasi hadir sebagai respon strategis terhadap kebutuhan nyata dunia kerja dan dinamika ekonomi global. Kampus vokasi dirancang sebagai pusat pengembangan keahlian yang aplikatif, relevan dengan perkembangan industri, serta mampu mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja. Selain itu, pendidikan vokasi turut berperan dalam menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keterampilan.

Salah satu sektor strategis yang sangat membutuhkan tenaga kerja terampil dan profesional saat ini adalah bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di era tata kelola pemerintahan yang semakin menuntut transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, pengadaan barang dan jasa tidak lagi dipandang sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai bagian krusial dalam pembangunan nasional. Proses pengadaan yang efektif tidak hanya memengaruhi kelancaran proyek pemerintah, tetapi juga berkaitan erat dengan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Sayangnya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam praktik pengadaan, terutama terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulatif yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya sistem pendidikan yang mampu mencetak tenaga profesional dengan keahlian khusus di bidang pengadaan barang dan jasa. Menjawab kebutuhan tersebut, Politeknik Pengadaan Nasional (POLTEKNAS) hadir sebagai institusi pendidikan vokasi pertama di Indonesia yang secara khusus berfokus pada pembentukan SDM unggul di bidang pengadaan.

POLTEKNAS dirancang untuk menjadi pusat keunggulan dalam pendidikan vokasi pengadaan barang dan jasa, dengan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan regulasi pemerintah. Melalui pendekatan pembelajaran praktik, simulasi kasus nyata, dan kerja sama dengan instansi publik maupun swasta, POLTEKNAS mempersiapkan lulusannya tidak hanya untuk menjadi pelaksana teknis pengadaan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan Politeknik Pengadaan Nasional (POLTEKNAS) dibandingkan institusi vokasi lainnya adalah penyiapan sertifikasi kompetensi yang menjadi bekal penting bagi lulusannya saat memasuki dunia kerja. Seluruh mahasiswa POLTEKNAS wajib mengikuti dan lulus ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) Level 1, yang merupakan standar kompetensi nasional untuk personel pengadaan. Sertifikasi ini tidak hanya menunjukkan penguasaan terhadap regulasi dan prosedur PBJ, tetapi juga menjadi syarat penting untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintahan.

Selain PBJ Level 1, POLTEKNAS juga membekali mahasiswanya dengan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum, sebuah kompetensi yang sangat relevan dalam berbagai sektor pekerjaan, termasuk proyek-proyek pengadaan yang melibatkan pengelolaan risiko dan keamanan kerja. Kombinasi dari dua sertifikasi ini memberikan nilai tambah signifikan bagi lulusan, karena mereka tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis dan pengalaman praktik, tetapi juga telah terverifikasi secara profesional melalui sertifikasi resmi yang diakui secara nasional.

Pemberian sertifikasi ini bukan bersifat opsional, melainkan menjadi bagian integral dari proses pendidikan di POLTEKNAS. Sebelum dinyatakan lulus, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan lulus ujian sertifikasi PBJ Level 1 dan K3 Umum sebagai bagian dari standar kelulusan institusi. Dengan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi, POLTEKNAS memastikan lulusannya memiliki keahlian yang terverifikasi dan siap memenuhi kebutuhan dunia kerja secara langsung.

Dilansir dari website Tempo Bisnis, pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia membuka total 2.302.543 formasi untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang terbagi menjadi dua kategori. Formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 690.822 formasi, sementara formasi untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mencapai 1.611.727 formasi. Pembukaan formasi ini mencakup berbagai instansi di pusat dan daerah, dengan fokus pada pengisian posisi-posisi teknis yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelayanan publik dan pembangunan nasional. Formasi yang besar ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor publik, termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menjawab tantangan tersebut, Politeknik Pengadaan Nasional (POLTEKNAS) hadir sebagai institusi pendidikan vokasi yang secara khusus berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. POLTEKNAS tidak hanya menyediakan pendidikan teori, tetapi juga memastikan lulusannya memiliki sertifikasi kompetensi PBJ Level 1 dan sertifikasi K3 Umum, yang merupakan syarat penting untuk terlibat dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintahan. Sertifikasi ini menjadi salah satu alat ukur kualitas tenaga kerja yang dapat diandalkan dalam setiap proyek pengadaan yang dijalankan oleh instansi pemerintah.

Dengan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi dan praktik langsung, POLTEKNAS mempersiapkan lulusannya untuk memenuhi kebutuhan formasi pengadaan ASN yang terus berkembang. Lulusan POLTEKNAS tidak hanya menguasai teori yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang membuat mereka siap terjun langsung ke dunia kerja. Praktik lapangan yang dilakukan melalui magang dan proyek-proyek pengadaan langsung memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari pengalaman nyata, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan dinamika yang ada di lapangan.

Lebih jauh lagi, POLTEKNAS terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan perkembangan teknologi di bidang pengadaan. Di tengah perkembangan dunia digital yang semakin pesat, POLTEKNAS juga memastikan bahwa kurikulum yang diberikan mengikuti tren teknologi terbaru, seperti penggunaan sistem e-procurement, pengelolaan pengadaan berbasis data, dan penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Keberadaan POLTEKNAS sangat penting, tidak hanya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan formasi ASN di bidang pengadaan, tetapi juga dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki integritas, keterampilan tinggi, dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM di bidang pengadaan, guna mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pengadaan yang baik akan mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi, POLTEKNAS juga berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta, untuk memastikan lulusannya mendapatkan peluang yang luas untuk berkarir dan berkontribusi dalam pengembangan sistem pengadaan nasional. Oleh karena itu, POLTEKNAS bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja, menghasilkan tenaga ahli yang siap untuk memajukan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan demikian, kehadiran POLTEKNAS diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pengadaan yang lebih profesional, terbuka, dan dapat diandalkan. Para lulusan yang terampil dan terakreditasi akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita negara dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

POLTEKNAS hadir sebagai solusi pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan pendidikan yang berbasis kompetensi, sertifikasi yang diakui, serta kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, POLTEKNAS memastikan lulusannya siap menghadapi tantangan global dan lokal dalam pengadaan barang dan jasa. POLTEKNAS tidak hanya mencetak tenaga ahli yang kompeten, tetapi juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi, POLTEKNAS menawarkan tiga program studi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di bidang pengadaan, yaitu D4 Manajemen Kontrak Pemerintah (Full PBJ), D4 Bisnis Digital, dan D3 Paralegal. Program studi Manajemen Kontrak Pemerintah memberikan pemahaman mendalam tentang pengadaan barang dan jasa di sektor publik, sementara program Bisnis Digital mempersiapkan lulusan untuk beradaptasi dengan era digital dalam pengelolaan pengadaan. Program D3 Paralegal juga memasukkan 30% materi tentang pengadaan barang dan jasa, memberikan landasan hukum yang kuat bagi lulusan untuk mendukung pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, POLTEKNAS tidak hanya mendidik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan bangsa, mencetak tenaga ahli yang kompeten dan siap berkarir dalam berbagai sektor, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.